Sumber Daya merupakan alat yang dapat digerakan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki value. Sumber Daya biasanya diklasifikasi dalam tiga kategori yaitu Sumber Daya Keuangan (Finacial), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA).
Salah satu kendala yang diahdapai Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya dan perbendaharaan negara.
Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan, pengertian Perbendaharaan Negara adalah penjelasan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Pengelolaan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peranan penting untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Peran tersebut terkait dengan fungsi APBN sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan barang dan jasa dan menjaga stabilitas serta akselerasi kinerja ekonomi.
Menurut data Susenas tahun 2012, Indeks Garis Kemiskinan (P1) Provinsi Nusa Tenggara Barat wilayah Kota menyumbang 4,40 persen dan Desa 2,34 persen. Kota+Desa 3,20 persen (indeks tertinggi di Indonesia).
Kategori Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota 1,23 persen dan Desa 0,54 persen. Kota dan Desa 0,83 persen. Indeks Kemiskinan Kota+Desa NTB adalah 0,83 persen jauh diatas Nasional yaitu 0,49 persen.
Papua pada 2012, Indeks (P1) Kota 1.28 persen, Indeks (P1) Desa 9.49, Indeks Kota+Desa 7.35 persen. Indeks (P2) Kota 0.48 persen, Indeks (P2) Desa 3.13 persen dan Indeks Kota+Desa 2.44 persen.
Jika dibandingkan dengan data Papua pada tahun 2012, P2 Papua di Kota lebih rendah yaitu 0.48 persen sedangkan NTB 1,23 persen. Desa di Papua menduduki angka persentase lebih besar yaitu 3.13 persen, hal tersebut lebih disebabkan topograpi alam Papua, namun jika digabungkan Kota+Desa di Papua masih lebih tinggi yaitu 2.44 persen sedangkan NTB hanya 0.83 persen.
Sedangkan persentase Papua secara nasional, (P2) Kota 0.48 persen, (P2) Desa 3.13 persen Kota+Desa 0.49 persen (setara persentase nasional). Artinya Provinsi NTB melebihi persentase nasional yaitu 0.49 persen sedangkan NTB 0.83 persen.
Demikian juga dengan Gorontalo, Daerah dengan potensi Pertambangan, Daerah yang jauh lebih muda usianya dengan Provinsi NTB. (P2) Kota Gorontalo berada pada angaka 0.12 persen, NTB 1.23, (P2) Desa Gorontalo 1.22 persen, (P2) Kota+Desa 0.84 persen hampir sama dengan NTB 0.83 persen.
Kalimantan Timur, Persentase P2 Kota+desa 0.25. Jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur yang tidak memiliki pertambangan besar seperti di NTB, Nusa Tenggara Timur pada persentase P2 Kota 0.81 sementara NTB 1.23, Desa 0.93, Kota+Desa 0.91 persen.
Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan, sumbangan Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kecil, sebesar 8,25 persen di tahun 2012 dengan tingkat penyerapan masih dibawah 80 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama dua tahun berturut-turut (2011-2012), Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan terendah dari 33 Provinsi.
NTB pada tahun 2011 tumbuh 3,20 persen dan tahun 2012 tumbuh 1,24 persen. Inflasi NTB pada tahun 2011 berada pada angka 6,38 persen (angka tertinggi nasional disusul Kaltim) dan 4,04 persen tahun 2012.
Kalimantan Timur (Kaltim) hanya berada sedikit diatas NTB yaitu pada tahun 2011 Kaltim tumbuh 3,90 dan tahun 2012 tumbuh 2,02 persen. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 6,23 persen dan 4,74 persen tahun 2012.
Papua pada tahun 2012 hanya tumbuh 1,08 persen dan 5,70 persen tahun 2011. Inflasi Papua pada tahun 2011 sebesar 3,40 persen dan 4,49 persen tahun 2012.
Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 tumbuh 5,60 persen dan tahun 2012 tumbuh 5,42 persen. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 4,32 dan 5,02 pada tahun 2012.
Bali pada tahun 2011 tumbuh 6,50 persen, pada tahun 2012 tumbuh 6,65 persen. Inflasi tahun 2011 sebesar 3,75 persen dan 4,61 persen pada 2012. Inflasi 2011 sebesar 2,87 persen dan 4,49 persen tahun 2012.
Sulawesi Selatan pada tahun 2011 tumbuh 7,70 persen, pada tahun 2012 tumbuh 8,73 persen. Seluruh Provinsi di Sulawesi selama dua tahun (2011-2012) tumbuh diatas 7 persen. Inflasi 2011 sebesar 2,87 persen dan 4,49 tahun 2012.
Kementerian Keuangan RI melaporkan, Dana Transfer ke NTB Tahun Anggaran 2012 berupa,
DBH Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp.100,995,946,721.00
DBH SDA Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp. 24,392,186,715.00
DBH Cukai Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp. 47,952,328,509.00
DAU Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp.809,617,715,000.00
DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp. 53,326,340,000.00
BPS mencatat, NTB adalah daerah terendah dalam pendistribusian dana Perbankan yaitu 0,62 persen tahun 2011 dan 0,65 tahun 2012. Provinsi di Pulau Jawa dapat mendistribusikan antara 5,08 persen tahun 2011 hingga 32,76 persen tahun 2012.
Pada tahun 2012 persentase penduduk miskn NTB masih menduduki urutan kedelapan tertinggi nasional. Urutan pertama adalah Papua (31,11%), Papua Barat (28,20%), Maluku (21,78%) Kalimantan Tengah (20,88%), Aceh (19,46%), Kalimantan Barat (18,63%), Bengkulu (17,70%), NTB (17,33%) dibandingkan NTT (13,24%) Bali (4,18%) Sulawesi Selatan (8,18%). Persentase terendah angka kemiskinan adalah DKI Jakarta (3,69%). (Sumber; diolah dari data BPS).
Laporan Menteri Keuangan RI Tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 28 Mei 2013 menyebut, Penduduk miskin adalah penduduk dengan penghasilan kurang dari Rp.225.000, perkapita per bulan.
Penduduk Rentan adalah penduduk dengan penghasilan Rp.225.000, hingga Rp.360.000, perkapita per bulan. Penduduk Menegah Bawah adalah penduduk dengan penghasilan Rp.300.000, hingga Rp.1.100.000, perkapita per bulan.
Penduduk Menengah Atas adalah penduduk dengan penghasilan Rp.1.100.000, hingga Rp.3.600.000, perkapita per bulan. Penduduk Kaya adalah penduduk dengan penghasilan lebih dari Rp.36.000.000, perkapita per bulan.(Zainuddin)
0 komentar:
Posting Komentar