Dalam kesempatan tersebut, rombongan Pemkab Boyolali diterima Asisten III Setda Loteng, H.M. Nursiah , Kabag Keuangan dan Kabag Aset.
Sekretaris Daerah Boyolali, Sri Ardiningsih mengatakan, dipilihnya Loteng sebagai tujuan Kunker karena adanya penilain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, khususnya di bidang pengelolaan Inventaris Barang Milik Daerah.
Menanggapi hal tersebut, H.M. Nursiah mengatakan, SIMDA BMD mulai diaplikasikan di Loteng sejak tahun 2013, setelah adanya MoU antara Pemkab Loteng dengan Perwakilan BPKP Propinsi NTB.
Ia menjelaskan, meskipun masih menggunakan laporan manual, akan tetapi pelaporan rutin BMD berupa laporan semester, laporan tahunan, RKBU dan RKPBU berjalan cukup lancar.” Belum ada SOP mengenai mekanisme pelaporan BMD. Jadi, terpaksa kami lakukan dengan cara manual dengan meminta seluruh SKPD memberikan laporan ke Bagian Aset,”jelasnya.
Nursiah mengatakan, realisasi belanja modal dicek secara manual setiap 6 bulan sekali, kemudian ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi antara Bagian Aset Daerah dan Bagian Keuangan dan SKPD.
”Sudah ada Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas, dimana tidak dilakukan secara periodik tetapi berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD,”pungkasnya. (ari/lbk)
0 komentar:
Posting Komentar